RSUD Ngantang Dihadapkan Keterbatasan Serius, Pemkab Akui Kendala SDM dan Anggaran

Kabupaten Malang — Kunjungan Bupati Malang ke RSUD Ngantang pada Senin (4/5/2026) membuka fakta lapangan terkait kondisi layanan kesehatan yang masih jauh dari standar minimal. Berbagai keterbatasan, mulai dari tenaga medis, fasilitas, hingga alat kesehatan, menjadi persoalan utama yang hingga kini belum terselesaikan.

Direktur RSUD Ngantang, dr. Henri Sulistianto, Sp.OG, tidak menampik kondisi tersebut. Ia menyebut rumah sakit yang dipimpinnya masih mengalami kekurangan hampir di semua lini.

“Kami ini masih amat-sangat kekurangan sekali, dari sisi SDM, alat, sarana-prasarana, semua kekurangan,” ujarnya usai mendampingi kunjungan.

Keterbatasan itu berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, untuk layanan dasar seperti persalinan, fasilitas yang tersedia dinilai belum memadai.

“Saya dokter spesialis kandungan, tapi di sini tidak ada alat untuk menolong persalinan. Alat rekam jantung bayi yang sangat dibutuhkan juga tidak tersedia,” ungkapnya.

Ironisnya, kondisi tersebut disebut masih tertinggal dibandingkan fasilitas puskesmas. Sejumlah alat medis yang sudah tersedia pun belum dapat difungsikan secara optimal, seperti ventilator yang belum bisa digunakan karena kekurangan komponen pendukung.

“Ventilator ada, tapi tidak bisa dipakai karena masih ada yang kurang,” tambahnya.

Menurut dr. Henri, seluruh kebutuhan yang ada di RSUD Ngantang saat ini bersifat mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Semua kebutuhan di sini itu emergensi. Kami mohon untuk segera dipenuhi standar minimal yang harus ada di rumah sakit,” tegasnya.

Di sisi lain, RSUD Ngantang juga tengah berupaya menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, rencana tersebut masih terkendala keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.

“Kami belum bisa bekerja sama dengan BPJS karena keterbatasan tenaga dan sarana. Target kami secepatnya, kalau bisa dalam bulan ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Widjanto Wiyono, mengakui bahwa sejak awal perintisan, pengembangan RSUD Ngantang memang tidak lepas dari berbagai hambatan, terutama terkait regulasi dan anggaran.

“Memang sejak awal perintisan rumah sakit ini banyak kendala, terutama terkait regulasi ketenagaan yang tidak memungkinkan pengangkatan honorer, sehingga harus kita siasati melalui skema BLUD,” jelasnya.

Dari sisi infrastruktur, Widjanto menegaskan bahwa keterbatasan yang ada bukan karena kurangnya komitmen pemerintah, melainkan kemampuan anggaran yang harus disesuaikan.

“Dari sisi prasarana, bukan karena tidak ingin melengkapi, tetapi ada keterbatasan anggaran. Setiap tahun kebutuhan bisa di atas Rp3 miliar, dan saat ini kita harus menyesuaikan dengan efisiensi,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran direktur baru mampu membawa perubahan, terutama dalam memperkuat layanan dasar melalui penambahan tenaga spesialis.

“Kami berharap dengan hadirnya direktur baru akan ada penyegaran, terutama dalam upaya merangkul tenaga spesialis sebagai langkah awal penguatan layanan,” katanya.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah mempercepat proses kredensialing dengan BPJS sebagai pintu masuk pengembangan layanan rumah sakit ke depan.

“Prioritas utama saat ini adalah proses kredensialing dengan BPJS, karena itu menjadi pintu masuk untuk pengembangan layanan rumah sakit ke depan,” tegasnya.

Setelah kerja sama tersebut terwujud, pemenuhan kebutuhan alat dan tenaga akan dilakukan secara bertahap, termasuk rencana rekrutmen tenaga kesehatan.

“Setelah kerja sama dengan BPJS berjalan, baru kita susun pemenuhan kebutuhan alat dan tenaga secara bertahap, termasuk rencana rekrutmen,” lanjutnya.

Dari sisi sumber daya manusia, kebutuhan ideal RSUD Ngantang diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Namun, saat ini baru terpenuhi sekitar 70 tenaga, sehingga pemenuhannya dilakukan secara bertahap.

“Kebutuhan SDM ideal sekitar 200 orang, sementara saat ini masih sekitar 70-an, sehingga pemenuhannya dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Dalam kondisi efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus menentukan prioritas secara ketat, terutama pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap pelayanan.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran, kita harus sangat selektif menentukan peralatan mana yang diprioritaskan, terutama yang bersifat mendesak,” ujarnya.

Widjanto menambahkan, meskipun anggaran tersedia sekitar Rp8 miliar, penggunaannya tetap harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan.

“Anggaran tetap ada, sekitar Rp8 miliar, namun penggunaannya harus bertahap dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rumah sakit,” katanya.

Untuk saat ini, kebutuhan mendesak seperti alat penunjang layanan darurat menjadi fokus utama yang akan segera dipenuhi.

“Untuk kebutuhan mendesak, terutama alat emergensi, itu menjadi fokus utama yang harus segera dipenuhi,” tegasnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah mengajukan tambahan pendanaan melalui skema DBHCHT dan kini masih menunggu realisasi.

“Kami sudah mengajukan pendanaan melalui DBHCHT dan saat ini tinggal menunggu realisasi, yang diharapkan bisa terealisasi pada tahun ini,” pungkasnya.

Dengan berbagai kondisi tersebut, kunjungan Bupati diharapkan menjadi titik awal percepatan pembenahan RSUD Ngantang agar mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih layak dan merata bagi masyarakat.(Rmn)