Kabupaten Malang, malangjernih.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Pendidikan terus berupaya menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data ATS milik pemerintah pusat dan data di daerah.
“Kami meyakini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan data di pusat, hampir 60 persen,” ujar Suwadji, Senin (14/7/2025).
Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah ATS di Kabupaten Malang tercatat mencapai 27.561 anak. Namun, Suwadji menekankan bahwa data tersebut mencakup jenjang SMA, sedangkan kewenangan Pemkab Malang terbatas pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.
“Kalau data kami, yang menjadi kewenangan kabupaten, saat ini tinggal sekitar 6 ribu anak yang belum kembali ke bangku sekolah. Ini pun masih data sementara yang terus dimutakhirkan,” ujarnya.
Suwadji menjelaskan, dari data awal tersebut, pihaknya telah berhasil menangani sekitar 14 ribu anak. Pendataan dilakukan berbasis nama dan alamat di masing-masing desa agar akurat dan sesuai kondisi lapangan.
“Kami dorong di desa untuk terus memutakhirkan data. Kepala desa juga kami tunjuk sebagai Ketua Pokja Saber ATS di tingkat desa, supaya benar-benar tahu siapa saja di desanya yang masih tidak sekolah,” jelasnya.
Guna memastikan validitas data, Pemkab Malang juga berencana mengumpulkan seluruh Lurah dan Kepala Desa dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai penting agar program penanganan ATS bisa berjalan tepat sasaran.
“Insyaallah dalam waktu dekat akan kami kumpulkan untuk memperoleh data yang valid,” imbuh Suwadji.
Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan tercatat memiliki jumlah ATS terbanyak, yakni sekitar 500 anak. Meski demikian, Suwadji memastikan di wilayah tersebut sudah ada langkah-langkah penanganan, seperti pembentukan kelompok Saber ATS dan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“PKBM menjadi alternatif bagi anak-anak usia sekolah yang sudah bekerja. Mereka bisa tetap belajar dengan jadwal yang fleksibel,” kata Suwadji. Ia berharap lulusan PKBM dapat berprestasi seperti siswa reguler, bahkan bisa melanjutkan kuliah.
Terkait faktor penyebab tingginya angka ATS, Suwadji menyebutkan dua hal utama: faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
“Kesadaran orang tua itu biasanya karena kesibukan atau keterbatasan pengetahuan, sehingga tidak memberikan kesempatan anaknya untuk sekolah. Ditambah lagi, ada juga anak yang memang malas,” pungkasnya.
Melalui pendataan yang akurat dan dukungan seluruh elemen desa, Pemkab Malang berharap target bebas ATS secara bertahap bisa tercapai dan tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang putus pendidikan.(Rmn)
